Jadikan Cilangkahan Isu Nasional

MALINGPING – Sinyal terwujudnya dae­rah otonom baru (DOB) Kabupaten Cilang­kahan belum menemui titik terang. Namun, berbagai kalangan menilai isu DOB Cilang­kahan harus dibawa ke tingkat nasional, agar menjadi perhatian pemerintah pusat dan tidak hanya berkutat di tingkat daerah.
Jika masih berkutat di tingkat daerah, rencana pembentukan Kabupaten Cilangkahan hanya akan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk dijadikan komoditas politik. Demikian dikatakan Sekretaris Gerakan Perubahan Masyarakat Banten Ade Hidayat. Menurutnya, Bakor PKC bersama para tokoh masyarakat harus membuktikan kepada pemerintah pusat baik Kementerian Dalam Negeri maupun DPR RI, bahwa pembentukan Kabupaten Cilang­kahan merupakan kebutuhan masyarakat.
“Maksimalkan lobi politik dengan pimpinan partai besar di tingkat pusat. Kemudian langkah lain, dengan menge­rahkan massa dari warga Lebak Selatan untuk turun ke jalan (demonstrasi-red), mendesak DPR dan Mendagri. Saya yakin masyarakat Lebak Selatan mau turun ke jalan untuk sebuah perubahan yang lebih baik,” ujar Ketua DPD Gerakan Muda Mathla’ul Anwar (Gema MA) Provinsi Banten ini kepada Radar Banten, Sabtu (4/3).
Kata ade, persoalan rekomendasi Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya (JB) jangan terlalu diharapakan. Ade menilai, masyarakat sudah lelah dengan janji JB yang hanya pandai beretorika. “Masih ada jalur politik yang bisa mendorong pemekaran. Paling penting, masyarakat harus berkomitmen dan bersatu untuk terus berjuang,” tegasnya.
Kesiapan dukungan untuk mengerahkan massa turun ke Jakarta menuntut DPR RI dan Mendagri datang dari Forum Ko­mu­nikasi Masyrakat Peduli Cibeber (FKMPC). Mereka bersedia mengerahkan warga Lebak Selatan untuk mendesak pemerintah pusat. “Kami warga siap jika harus berdemonstari ke Jakarta,” tegas Ketua FKMPC Tb Endin Sm saat dimintai komentarnya. Kesiapan juga dilontarkan kalangan Ikatan Mahasiswa Cilangkahan (IMC). “Kami siap berunjuk rasa hingga tuntutan pembentukan Kabupaten Cilangkahan disetujui DPR,” tegas Ketua IMC Sohib Abdul Malik.
Terpisah, Sekretaris Bakor PKC Agus Kenken mengaku, siap jika langkah untuk turun ke jalan atau berdemontrasi harus dilakukan. Namun, Bakor PKC masih akan menggunakan langkah diplomasi atau melobi para petinggi parpol di tingkat pusat, Komisi II DPR, dan Mendagri. “Minggu depan, kami akan melakukan pertemuan dengan DPP Partai Gerindra di Jakarta,” ujarnya. Selain itu, kata dia, Komisi I DPRD Banten sudah menyambangi Direktorat Otonomi Daerah untuk mendesak pembentukan Kabupaten Cilangkahan.
Disinggung terkait hasil urun rembuk dan sarasehan Bakor PKC beberapa waktu lalu, Agus menyatakan, kegiatan tersebut ha­nya untuk memantapkan perjuangan karena selama ini banyak tuduhan bahwa perjuangan Bakor terkesan elitis. “Sarasehan untuk membangkitkan kembali semangat masyarakat untuk terus memperjuangan Kabupaten Cilangkahan hingga terbentuk,” ujarnya.
Kata Agus, beberapa waktu lalu Pemprov Banten siap mendampingi memperjuangkan pembentukan Kabupaten Cilangkahan ke Pemerintah Pusat. “Ibu Gubernur (Ratu Atut Chosiyah-red), siap mendampingi Bakor ke Mendagri dan DPR RI,” ujarnya.